ANCAMAN DI BUKIT TIGAPULUH

Posted: April 19, 2011 in tulisan Heri yang lainnya,,click this

Taman Nasional Bukit Tigapuluh mulai diusik. Sejumlah perusahaan mulai menggarap lahan di daerah penyangga.

SUARA nyaring rangkong perut putih masih terdengar di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tapi keceriaan itu kini terusik suara chainsaw alias gergaji mesin. Sejak 1996, sejumlah perusahaan bebas merambah di seputar kawasan itu. Mereka sedang mengusahakan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan bahkan menambang batu bara.

PT Sumatera Makmur Lestari, misalnya, mendapatkan izin untuk mengelola kebun kelapa sawit seluas 8.000 hektare. Sejak mendapatkan restu dari Kantor Pertanahan Indragiri Hulu pada 14 Desember 1996, seperti diakui Nyonya Freddy, pemilik perusahaan, PT Sumatera sudah mulai membuka lahan. Perusahaan itu telah pula melakukan pembibitan di lahan seluas 300 hektare. Lalu ada PT Arvena Sepakat, yang mendapatkan izin untuk mengusahakan 5.450 hektare. Sedangkan PT Sumatera Timber Utama mendapatkan bagian pencadangan tanah hutan tanaman industri. Sementara itu, PT Riau Bara Arum memperoleh 15.000 hektare untuk lahan batu bara.

“Itu yang besar-besar,” kata Ronny Syam, aktivis World Wildlife Fund (WWF). Menurut Ronny, lahan yang dijatahkan untuk perusahaan swasta besar di utara kawasan Bukit Tigapuluh itu dikhawatirkan mengancam ekosistem di kawasan konservasi. “Ruang gerak binatang di sana akan terbatas,” katanya. Kawasan Bukit Tigapuluh ditetapkan sebagai taman nasional pada 5 Oktober 1995. Daerah ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu serta Tanjung Jabung dan Bungo Tebo. Topografinya berbukit, dengan kemiringan lebih dari 40%. Taman nasional ini terhitung unik. Semula kawasan itu merupakan hutan lindung Siberada dan sebagian lagi bekas penebangan hak pengusahaan hutan PT Siberada Wana Sejahtera serta PT Suraasia. Luas keseluruhannya mencapai 250.000 hektare, tapi yang diresmikan sebagai taman nasional luasnya 127.698 hektare. Di samping itu, juga terdapat kawasan yang dijadikan sebagai daerah penyangga.

Di kawasan tersebut juga terdapat warga asli. Ada 70 kepala keluarga suku Talangmamak, 90 keluarga suku Melaya, dan suku Kubu, yang jumlahnya tak diketahui. Mereka dibiarkan hidup di sana. Agar tak merusak lingkungan, kepada warga asli diajarkan berbagai kegiatan produktif, seperti kerajinan rotan serta pandan dan intensifikasi ternak madu. Kekayaan flora dan fauna yang ada terhitung mengesankan. Selain rangkong perut putih, yang merupakan burung langka, di sana pun masih ada 192 spesies burung yang sudah jarang ditemui. Juga kera jambul, lutung. Sedangkan untuk jenis mamalia terdapat 59 spesies, seperti harimau Sumatera dan tapir Melayu. Untuk tanaman, tercatat 660 spesies, termasuk 246 jenis tumbuhan obat yang biasa digunakan penduduk setempat. Dari 550 yang teridentifikasikan, terdapat tanaman langka. Misalnya cendawan muka rimau (Rafflesia hasseltii), mapau kalui (Igunura sp), dan salo (Johannestejsmania altifrons). Juga ada tumbuhan bermanfaat, seperti jernang (Daemonorosps draco), jelutung (Dyera costulata), getah merah (Palaquium spp), dan pulai (Alstonia scholaris).

Karena kekayaan alamnya, kawasan itu menjadi taman wisata lingkungan. Dari data yang ada terlihat peningkatan jumlah pengunjung, terutama mahasiswa luar negeri. “Pengusahaan lahan di seputar Taman Nasional Bukit Tigapuluh akan berpengaruh besar pada ekosistem kawasan itu,” kata Ronny. Dampak lain, menurutnya, adalah bakal terjadinya pendangkalan di aliran Sungai Indragiri dan sejumlah anak sungainya. Menurut Ronny, lahan yang dikonsesi PT Sumatera Makmur Lestasi dan PT Arvena sebenarnya tak cocok dibudidayakan. Alasannya, posisi lokasi kawasan itu ada di kemiringan 60% dan berada 100 meter di atas permukaan laut.

Menurut Prof. Dr. Adnan Kasry, ahli lingkungan hidup di Universitas Riau, daerah dengan kemiringan di atas 30% seharusnya tak boleh dijadikan sebagai lahan budidaya. Kalaupun terpaksa dimanfaatkan, harus dilakukan secara terbatas, sebab lahan penyangga itu mestinya untuk daerah resapan air. “Untuk kelapa sawit, saya kira tak bisa,” katanya. Tapi menurut Hertiarto, Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Riau, lahan di kawasan penyangga Bukit Tigapuluh masih bisa dibudidayakan. Dan pemberian izin pun sudah sesuai dengan rencana umum tata ruang dan peraturan daerah. Jadi, “Keberadaan perusahaan itu tak akan mengganggu, sebab lahan yang digarap tak berdempetan langsung,” kata Hertiarto.

Kepada Gatra, Bupati Indragiri Hulu Ruchiyat Saefuddin menegaskan, izin prinsip pengelolaan kawasan itu dikeluarkan gubernur. Sedangkan izin
pelepasan tanah diberikan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan. “Kalau izin prinsip sudah keluar, kami tak bisa apa-apa,” kata Ruchiyat. “Tapi kalau nanti menyalahi aturan, perusahaan itu harus keluar,” katanya menegaskan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s