PENGARUH GLOBALISASI DALAM PENEGAKAN DAN PENERAPAN HUKUM BISNIS DAN KORPORASI

Posted: Oktober 27, 2011 in tulisan Heri yang lainnya,,click this

Globalisasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan yang mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang berlangsung sangat cepat. Melalui globalisasi serta keterbukaan informasi maka kegiatan ekonomi menjadi bersifat terbuka sehingga mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Bentuk transaksi secara elektronik bukanlah merupakan suatu hal yang baru lagi, dimana dengan transaksi erlektronik, maka kesepakatan akan terjadi secara elektronik.

Globalisasi membawa pengaruh dalam perkembangan hukum korporasi maupun hukum bisnis sebagai akibat berkembangnya pranata-pranata ekonomi dalam kegiatan bisnis yang mau tidak mau juga melahirkan suatu pranata hukum baru yang bersifat mengimpor hukum asing khususnya hukum yang berasal dari tradisi hukum Anglo saxon dengan sistem hukum common law. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka bentuk-bentuk kegiatan bisnis di era globalisasi ini terus berkembang cepat mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kegiatan usaha didunia. Bahkan pranata ekonomi asing banyak masuk dan berkembang diIndonesiayang kadangkala tidak cocok diterapkan diIndonesia. Seperti bentuk-bentuk pranata hukum yang berkembang di tradisi hukum anglo saxon dengan sistem hukumnya common law dimana perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya.

Dengan kemajuan teknologi maka telah berkembang bentuk-bentuk transaksi eletronik yang merupakan bentuk perikatan atau hubungan hukum yang ramai dibicarakan sebagai online contract, yaitu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berbasis jaringan dan jasa telekomunikasi. Sehingga dalam hal ini telah melahirkan resolusi perdagangan dan transaksi bisnis secara elektronik yang meliputi cara penjualan, pembelian produk, pelayanan maupun transaksi bisnis itu sendiri. Melalui transaksi secara e-commerce ini maka telah beralih pelaksanaan transaksi yang berpedoman kepada kertas disertai tandatangan yang berwenang sebagai dokumen transaksi menjadi transaksi secara elektronik dengan dokumen-dokumen eketronik tanpa tanda tangan yang menjadi bukti keabsahan transaksi tersebut. Perubahan tersebut terjadi karena kebutuhan bisnis memang menghendakinya sehingga mengakibatkan terjadi impor atau pengambilalihan hukum asing yang umumnya dilakukan secara bulat-bulat, artinya diberlakukan apa adanya tanpa perubahan atau penyesuaian yang berarti. Sehingga seringkali dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan kendala. Sebagian besar dari ketentuan hukum asing yang diambil alih tersebut justru berasal dari apa yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika, padahal Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sehingga yang terjadi adalah bahwa dalam hukum korporasi terjadi suatu transplantasi pranata-pranata hukum Anglo Saxon ke dalam batang tubuh hukum Eropa Kontinental. Dalam hal ini badannya sudah berbentuk hukum Anglo Saxon sementara kakinya masih berpijak pada atas hukum Eropa Kontinental, dimana dalam banyak hal tranplantasi tersebut bersifat dipaksakan. Akibat telah berkembang pranata hukum bisnis baru yang sebelumnya tidak diatur dalam sistem hukumIndonesiatelah mengakibatkan dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan konflik atau sengketa yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah sengketa bisnis. Hukum korporasi/bisnis merupakan pranata hukum yang penting mengingat perkembangan bisnis yang cukup pesat dan juga mengingat sengketa-sengketa yang terjadi yang memerlukan pranata hukum yang pasti dan jelas untuk pengaturannya. Oleh karenanya hukum bisnis dan hukum korporasi sangatlah dibutuhkan dalam praktik.

Hukum bisnis harus mampu memberikan solusi apabila terjadi persoalan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pada umumnya. Apalagi seperti telah diuraikan di atas terdapat kecenderungan bahwa kegiatan ekonomi semakin mapan dengan frekuensi yang cepat dengan hubungan hukum yang semakin beragam. Ini berarti hukum bisnis harus berkembang sesuai dengan kebutuhan melalui titik-titik simpul yang bersumber dari hukum perdata (yaitu hukum perikatan/perjanjian) dan yang berasal dai titik simpul hukum dagang. Mengingat hukum bisnis pada hakekatnya bersifat netral, maka perspektif hukum bisnis harus jalan dan sejajar dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi tumpuan bagi perkembangan bisnis sangat membutuhkan berbagai perangkat hukum/perangkat peraturan yang baru yang mampu memenuhi kebutuhan. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka dalam kaitannya dengan penegakan dan penerapan hukum pada praktik bisnis dan korporasi maka harus terus dilakukan pembaharuan hukum yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat kerangka pembangunan hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s